Medan, (Infokasus24.com) – Rapat Evaluasi Triwulan IV Komisi 4 DPRD Medan soroti belum maksimalnya berfungsi Kolam Retensi Martubung, Medan Labuhan.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan adanya pintu air, namun kondisi drainase menuju lokasi tersebut belum tertata dengan baik.
Hal tersebut diungkapkannya Anggota Komisi 4 DPRD Medan Lailatul Badri dalam RDP dengan Plh Dinas SDABMBK Medan, Senin (5/1).
Ditambahkannya, jika sejak awal drainase tidak dinormalisasi, maka fungsi pintu air akan sia-sia. Ini perlu segera ditindaklanjuti.
Lela juga menyebutkan bahwa di wilayah Kecamatan Medan Deli masih banyak saluran air yang minim dan parit yang tersumbat.
Meski pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke parit, warga berharap perbaikan infrastruktur dilakukan terlebih dahulu oleh Dinas SDABMBK.
Sementara itu, Plh Kadis SDABMBK Medan Gibson Panjaitan mengatakan Pemko Medan memastikan program penanggulangan banjir akan dimaksimalkan pada tahun 2026.
Pihaknya terus melanjutkan berbagai program strategis penanganan banjir, mulai dari pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, hingga peninggian tanggul di sejumlah titik rawan genangan.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas SDABMBK telah melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara serta pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri.
“Normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi tanggung jawab Dinas SDABMBK. Saat ini pengerjaan dilakukan secara masif, termasuk peninggian tanggul yang dikerjakan bersama BWS”, ungkap Gibson.
Selain upaya teknis, Gibson juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai maupun saluran drainase yang dapat memperparah risiko banjir.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pihak kecamatan, agar penanggulangan banjir berjalan lebih efektif.
Selain itu, rapat evaluasi menyoroti optimalisasi penggunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebagai aspirasi masyarakat serta perlunya efisiensi anggaran tanpa mengganggu kinerja dinas terkait.
Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi tersebut, Gibson Panjaitan menegaskan keseriusan Dinas SDABMBK dalam menangani persoalan banjir, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono.
Ia memastikan komunikasi dengan pihak BWS terus dilakukan secara intensif.
“Untuk Pokir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat melalui DPRD, kami pastikan tidak terdampak efisiensi anggaran”, ujarnya. (DM/Red)
