MEDAN, (infokasus24.com) — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Utara (AMPR-SU) dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Taat Amanah (GEMPITA) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (17/6/2026).
Mereka mendesak Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang nilainya fantastis, mencapai Rp157,2 miliar.
Koordinator Lapangan Aksi, Perwira, menegaskan bahwa penegak hukum harus bergerak cepat dan transparan dalam memeriksa pengelolaan dana publik tersebut. Ia juga meminta pihak Aspidsus Kejatisu untuk membuka ruang dialog dan menerima perwakilan massa guna menyerahkan bukti-bukti awal.
Rincian Anggaran Jumbo yang Disorot Massa
Dalam tuntutannya, massa aksi membeberkan sejumlah pos anggaran di Sekretariat DPRD Sumut TA 2025 yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan negara. Rincian anggaran belanja tersebut meliputi:
• Belanja Perjalanan Dinas: Rp45.690.528.000
• Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Reses): Rp64.320.000.000
• Belanja Makanan dan Minuman (Sosialisasi Peraturan Daerah/Sosper): Rp47.232.000.000
Jika ditotal, anggaran untuk tiga pos belanja ini menyentuh angka Rp157.242.528.000. Angka yang sangat besar ini dinilai tidak berbanding lurus dengan asas kemanfaatan bagi rakyat Sumatera Utara.
Selain menuntut transparansi di tingkat provinsi, para demonstran yang didominasi oleh kalangan mahasiswa dan pemuda ini juga memperluas sorotannya ke tingkat kota. Mereka mendesak Kejatisu turut memeriksa dugaan penyimpangan serupa pada anggaran perjalanan dinas di DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2024.
Pagar Kejatisu Digoyang, Massa Tuntut Dialog Terbuka
Pantauan langsung di lokasi menunjukkan ketegangan sempat meningkat ketika massa mulai tidak sabar. Karena belum ada respons dari dalam gedung, para pengunjuk rasa terlihat beberapa kali menggoyang-goyangkan pagar besi gerbang Kejatisu sambil terus menyuarakan orasi.
Massa menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum ada perwakilan resmi dari pihak kejaksaan yang menemui mereka secara langsung untuk menerima aspirasi serta berkas tuntutan.
Namun, hingga berita ini diturunkan pada Rabu sore, belum ada satu pun pejabat atau perwakilan dari Kejatisu yang keluar untuk menemui maupun menerima massa aksi. Arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat namun tetap mengalir di bawah pengawalan aparat kepolisian. (BM-red).
