MEDAN, (infokasus24.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan menggandeng insan pers untuk mengawal transparansi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Langkah ini ditandai dengan kunjungan Tim Monitoring dan Investigasi dari Forum Wartawan Kejaksaan Sumatera Utara (Forwaka Sumut) ke kantor Disdikbud Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Kepala Disdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, S.STP., M.AP., menyambut baik inisiatif independen tersebut. Menurutnya, keterlibatan pers sebagai kontrol sosial sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai koridor hukum dan tepat sasaran.
“Revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan,” ujar Ahmad Barli.
Kuota dan Mekanisme Swakelola Revitalisasi Sekolah 2026
Analis Sarana dan Prasarana SD Disdikbud Kota Medan, Charles Lisboa Manullang, memaparkan bahwa program revitalisasi tahun ini menyasar 86 satuan pendidikan di Kota Medan.
Berikut adalah rincian kuota sekolah penerima bantuan:
• 26 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• 50 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (sesuai ketetapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
• Sisa kuota dialokasikan untuk jenjang sekolah dasar (SD).
Charles menegaskan bahwa proyek ini menggunakan mekanisme swakelola. Artinya, pihak sekolah memiliki kewenangan penuh sebagai pelaksana, mulai dari menyusun perencanaan, menentukan tenaga perencana, pengawas, hingga eksekusi lapangan sesuai petunjuk teknis (juknis).
“Sekolah diberikan kewenangan penuh, namun bukan berarti berjalan sendiri. Dinas tetap melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi. Adanya kontrol sosial dari rekan-rekan media tentu sangat kami persilakan demi transparansi,” kata Charles.
Skema Pencairan Dana Bantuan: Berbasis Progres Fisik
Untuk mengantisipasi penyimpangan anggaran, Disdikbud Kota Medan menerapkan sistem pencairan dana bantuan secara bertahap yang ketat:
1. Tahap Pertama (70%): Dicairkan di awal untuk memulai perencanaan dan pengerjaan fisik dasar.
2. Tahap Kedua (30%): Baru dapat diajukan pihak sekolah setelah progres pembangunan fisik mencapai minimal 60 persen berdasarkan hasil verifikasi tim pengawas.
Dengan skema ini, Kepala Sekolah memegang tanggung jawab penuh sebagai penanggung jawab utama anggaran agar proyek selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Komitmen Pers: Mengawal Tanpa Mencari Kesalahan
Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Investigasi Forwaka Sumut, Lilik Riadi Dalimunthe, menegaskan bahwa aksi turun ke lapangan ini murni merupakan bentuk tanggung jawab moral jurnalis.
Lilik, yang hadir bersama timnya (Bistok Malau, Sudin Pasaribu, Asril Tanjung, Salamuddin, dan Sri Sundari), memastikan pergerakan mereka bersifat independen.
“Tujuan kami bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan program revitalisasi sekolah di Kota Medan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan,” tegas Lilik.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, dan media massa, diharapkan infrastruktur pendidikan di Kota Medan dapat meningkat secara signifikan demi masa depan generasi bangsa. (BM-red).
