JAKARTA,(infokasus24.com) –Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan R.I) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung R.I, Prof. Dr. St. Burhanuddin, didampingi jajaran pimpinan tinggi serta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia, termasuk Kajati Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum.
Agenda utama rapat ini adalah evaluasi capaian kinerja tahun anggaran 2025 serta pemaparan rencana kerja strategis untuk tahun anggaran 2026.
Capaian Kinerja dan Prioritas Anggaran 2026
Dihadapan pimpinan Komisi III DPR RI, Jaksa Agung Prof. Burhanuddin memaparkan berbagai keberhasilan yang dicapai institusinya sepanjang tahun 2025.
Ia juga menekankan bahwa untuk menjaga ritme pelayanan publik dan efektivitas penegakan hukum, diperlukan dukungan anggaran yang proporsional.
“Pemenuhan kebutuhan anggaran yang layak sangat krusial guna mendukung program prioritas, terutama dalam operasional pelayanan publik dan penguatan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Jaksa Agung.
Komitmen Kejati Sumut: Penegakan Hukum Humanis
Menanggapi arahan Jaksa Agung, Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar menyatakan kesiapan jajarannya di Sumatera Utara untuk mengimplementasikan rencana kerja 2026 dengan fokus pada integritas.
Harli menegaskan bahwa Kejati Sumut berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara tegas, namun tetap mengedepankan sisi humanis.
“Kejati Sumut akan terus bekerja maksimal secara profesional dengan mengedepankan integritas guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan modern,” tegas Dr. Harli Siregar dalam keterangan resminya.
Wujud Transparansi dan Pertanggungjawaban
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH., MH, menambahkan bahwa kehadiran Kajati Sumut di Senayan merupakan bentuk nyata transparansi institusi kepada publik melalui wakil rakyat.
“Kehadiran Kajati Sumut adalah wujud keseriusan pimpinan dalam memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat melalui DPR RI,” kata Rizaldi. (BM-red).
