Bireuen, (Infokasus24.com) – Harapan tiga kepala keluarga (KK) di Desa Garot, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, untuk memiliki rumah layak huni kini pupus. Proyek bantuan rumah yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menyisakan kekecewaan.
Pembangunan yang diharapkan selesai sebelum 20 Maret 2025 terhenti ditengah jalan, diduga karena ulah Kasi Pembangunan yang melarikan diri dengan dana desa. Penerima bantuan, Zulfadli, mengungkapkan keprihatinannya atas nasib pembangunan rumah yang belum selesai.
“Kami hanya bisa pasrah. Pekerjaan berhenti karena dana sudah tidak ada. Padahal, rumah ini adalah harapan besar bagi keluarga kami”, ujar Zulfadli saat ditemui di kediamannya, Senin (24/2/2025), didampingi warga lainnya yang juga merasa dirugikan.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Zulkifli, menjelaskan bahwa proyek ini dipercayakan kepada Kasi Pembangunan, Nuzzahri, yang kini menghilang dan tidak dapat dihubungi.
“Kasi Pembangunan yang bertanggung jawab atas proyek ini diduga membawa kabur dana desa. Kami sudah berusaha mencarinya, tapi sampai sekarang belum ada kabar”, ungkapnya.
Program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2024, dengan total anggaran Rp70 juta per rumah. Namun, kenyataannya, pembangunan terhenti sebelum mencapai tahap akhir.
Pantauan dilapangan menunjukkan rumah bantuan milik Zulfadli baru mencapai 45% pengerjaan, sementara rumah M. Yusuf T. Burhan dan Zulfadli Ahmad masing-masing baru mencapai 70% dan 65%. Ketiga rumah tersebut kini terbengkalai tanpa kejelasan.
Lebih ironis lagi, para tukang yang bekerja dalam proyek ini juga belum menerima upah mereka. “Material sudah habis, pekerjaan terhenti, dan gaji kami juga belum dibayar. Kami benar-benar dirugikan”, keluh salah satu pekerja kepada awak media.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua TPK, Zulkifli, belum memberikan tanggapan resmi terkait kelanjutan proyek ini. Sementara itu, warga Desa Garot mulai geram dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan dan mengusut dugaan penyelewengan ini.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar keadilan bisa ditegakkan, dan rumah bantuan yang diimpikan dapat segera diselesaikan. (Chan)
