MEDAN, (infokasus24.com) — Rentetan persoalan pelik yang menyelimuti Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan kini menjadi sorotan tajam publik. Walikota Medan, Rico Waas, didesak untuk lebih selektif dan profesional dalam menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas agar tidak memperpanjang benang kusut di instansi tersebut.
Sorotan ini mencuat mengingat krusialnya posisi Kadisdik dalam menyelesaikan berbagai skandal yang belum tuntas, mulai dari penahanan gaji guru hingga dugaan korupsi pengadaan atribut sekolah.
Rekam Jejak Pejabat Jadi Penentu
Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3), Hermanto Tarigan, menegaskan bahwa penempatan pejabat di posisi strategis seperti Disdik tidak boleh didasarkan pada faktor kedekatan personal atau sekadar “suka tidak suka”.
“Seharusnya Walikota Medan melihat rekam jejak pejabat yang akan ditempatkan. Jangan asal main tempatkan saja. Publik sudah cerdas dan memantau rekam jejak figur yang ditunjuk,” ujar Hermanto kepada awak media di Medan, Selasa (12/05/2026).
Ia menyoroti penunjukan Plt Kadisdik saat ini yang sebelumnya pernah menjabat di posisi yang sama sebelum akhirnya dimutasi menjadi Kadis Perpustakaan. Menurut Hermanto, mutasi di masa kepemimpinan sebelumnya tentu memiliki alasan evaluatif yang kuat yang seharusnya menjadi pertimbangan Walikota saat ini.
Daftar Masalah di Disdik Medan yang Jadi Perhatian Publik
Hermanto memaparkan beberapa persoalan besar di Dinas Pendidikan Medan yang hingga kini masih membekas di ingatan publik dan memerlukan penanganan serius:
• Kasus Gaji Guru SMPN 15 Medan: Insiden viral pada September 2023 terkait penahanan gaji guru oleh kepala sekolah yang memicu gelombang protes.
• Program Bantuan Siswa Miskin: Persoalan dalam pengelolaan bantuan perlengkapan sekolah yang dinilai tidak tepat sasaran atau bermasalah dalam distribusi.
• Dugaan Korupsi Atribut Sekolah: Skandal dugaan korupsi pengadaan atribut sekolah senilai Rp16 Miliar dari APBD 2024 yang saat ini terus dipantau perkembangannya oleh lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum.
Tuntutan Profesionalisme Birokrasi
LP3 meminta Walikota Rico Waas untuk mengedepankan meritokrasi dalam pengisian jabatan, meskipun statusnya hanya Pelaksana Tugas (Plt). Penempatan pejabat yang bersih dan memiliki kapabilitas dianggap sebagai kunci utama untuk memulihkan citra dunia pendidikan di Kota Medan.
“Menempatkan pejabat harus benar-benar secara profesional agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Disdik Medan butuh sosok yang mampu melakukan bersih-bersih internal, bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan,” tutup Hermanto.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait evaluasi penunjukan jabatan Plt di lingkungan Dinas Pendidikan tersebut. (BM-red).
